Tak Juga Cabut Tanda Bintang di Anggaran Gedung KPK, Ada Apa dengan DPR?

Gerakan saweran rakyat untuk pembangunan gedung KPK semakin meluas. Bukan hanya di dalam negeri saja, mahasiswa dan warga Indonesia di Australia dan Jerman juga bergerak. Namun apa daya, DPR tetap membintangi anggaran itu. Ada apa?

"Saweran itu paling tidak sudah menunjukkan arah kebijakan rakyat. Kalau DPR tidak mengerjakan yang jadi manifestasi keinginan rakyat, ya nggak perlu pakai nama Dewan Perwakilan Rakyat," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PuKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar, saat berbincang, Senin (9/7/2012).

Sangat disayangkan sekali bila DPR abai atas suara rakyat yang terus meluas. Jangan sampai muncul krisis dan ketidakpercayaan yang semakin besar kepada DPR. Lembaga yang mengaku wakil rakyat itu harus segera bertindak.

"Paling mutlak yang terjadi adalah pembangkangan atas suara rakyat," imbuhnya.

Sejatinya, DPR adalah wakil rakyat, penyerap aspirasi rakyat. Apalagi pembangunan gedung KPK itu dibutuhkan guna semakin menunjang kerja pemberantasan korupsi. Di mana, korupsi adalah musuh rakyat.

"Aspirasi rakyat jelas, saweran untuk gedung KPK. Jadi ya seharusnya dihilangin tuh tanda bintang," tuturnya.

detikNEWS