Lokasi Hambalang Tidak Cocok Buat Kompleks Olahraga

Untuk memantau proyek tersebut dibentuklah Panja Hambalang yang sudah melakukan kunjungan ke lokasi Hambalang.

Anggota Komisi X yang juga anggota Panja Hambalang, Zulfadhli, mengatakan dengan lokasi yang tinggi dan berbukit, Hambalang tidak cocok untuk membangun kompleks dengan gedung-gedung bertingkat.

“Hasil kunjungan kami ke lapangan, kami betul-betul heran dan kaget bahwa lokasi ini menurut kami tidak layak untuk menjadi pusat olahraga, lokasi yang cukup tinggi di atas permukaan laut dengan bukit yang cukup terjal dan dibangun sebuah pusat olahraga itu sebenarnya sangat tidak layak,” kata Zulfadhli, di Jakarta, hari ini.

Pekan lalu, salah satu gedung di kompleks tersebut roboh. Untuk memantau proyek tersebut dibentuklah Panja Hambalang yang sudah melakukan kunjungan ke lokasi Hambalang.

Zulfadhli mengatakan Panja mendorong penghentian sementara pembangunan kompleks Hambalang hingga hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap proyek itu keluar. Permintaan audit investigasi tersebut dilakukan oleh komisi X DPR. Dari hampir Rp 1,2 triliun anggaran untuk Hambalang, sudah cair sekitar Rp 700 miliar hingga saat ini

Tidak Lewat Komisi X DPR

Zulfadhli juga memaparkan kronologi tembusnya anggaran pembangunan kompleks pelatihan dan sekolah olahraga, Hambalang, tanpa melewati pembahaan di komisi X.

Menurut Zulfadhli program tersebut memang pernah diusulkan menteri pemuda dan olahraga pada April 2010 namun belum ada kesepakatan di dalam komisi X.

Namun tiba-tiba saat pembahasan Rancangan Anggaran Perubahan dan Belanja Negara (RAPBN) perubahan tahun 2010, tiba-tiba tersedia anggaran untuk proyek tersebut.

“Sampai pembahasan anggaran tahun 2010 berakhir, kami tidak pernah rapat kerja dengan menteri pemuda dan olahraga tapi tiba-tiba anggaran sudah ada dalam perubahan anggaran tahun 2010,” kata anggota fraksi Golkar tersebut di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (30/5).

Anggaran yang disetujui senilai Rp1,75 triliun tersebut ternyata dinilai kurang, karena itu Menpora, Andi Mallarangeng, pada saat pembahasan APBN untuk tahun 2012, meminta tambahan anggaran hingga Rp 500 miliar.

Kontrak proyek Hambalang dilakukan dengan sistem tahun jamak. Namun karena pengerjaan dalam jangka waktu lama dan dana besar, permintaan penambahan anggaran tersebut kata Zulfadhli masih diberikan tanda bintang, artinya belum disetujui oleh komisi.

“Ketika menteri meminta tambahan anggaran pada tahun 2011 itulah kami baru tahu ternyata program ini disetujui oleh menteri keuangan dengan menggunakan program multi years,” lanjutnya.

Dia mengatakan tak mau menuduh pihak manapun yang bermain dalam proyek ini. Hal tersebut menurutnya menjadi tugas penegak hukum untuk menyelidiki, mulai di Komisi X, Badan Anggaran, hingga di Kementerian.

Berita Satu