JAKARTA LIFE'S STYLE
Tim teknis aksi moral dan sosial antikorupsi, melalui rapat, sepakat agar Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Wiranto sebaiknya tidak hadir dalam aksi di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (9/12).Tim teknis ini di antaranya terdiri atas Effendi Gazali, Ray Rangkuti, Yudi Latief, dan Usman Hamid. Demikian disampaikan aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Fadjroel Rahman, kepada Kompas.com, kemarin. "Salah satu pertimbangannya, jika bergabung, dikhawatirkan mereka dianggap terlibat dalam gerakan ini," ujar Fadjroel.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sempat menuding, aksi yang yang digelar bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia ini bermuatan politis. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Sutanto mengatakan, ada kemungkinan aksi tersebut ditunggangi oleh para koruptor.
Beberapa politisi parpol pun sebenarnya telah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengerahkan massa dalam aksi yang berlangsung di Monas tersebut. "Kami tidak akan mengerahkan massa," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung. Sementara itu, Ketua MPP PAN Amien Rais mengatakan, "Saya memilih di belakang.... Skandal Bank Century seperti bisul. Bisa sembuh kalau pecah."
Masalah campur tangan politisi sempat memanas ketika berembus kabar bahwa para tokoh di atas melakukan pertemuan di Dharmawangsa guna merencanakan perbuatan makar pada 9 Desember seiring dengan beredarnya notulen rapat di Dharmawangsa.
Belakangan, hal ini dibantah oleh para tokoh tersebut. Fadjroel menilai, isi notulen tersebut berbau fitnah. "Ini mirip cara Orde Baru menjatuhkan lawan politiknya," ujarnya. Hal senada disampaikan Yuddy Chrisnandy, mantan bakal calon presiden dari jalur independen. "Pemerintah melakukan provokasi dan menebarkan fitnah. Ini mirip Orde Baru. Jadi, wajar jika kita mengatakan, pemerintah sekarang adalah Orba jilid kedua," ujar Yuddy.(KOMPAS.com)
0 komentar:
Post a Comment