JAKARTA LIFE'S STYLE
Penetapan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dinilai sarat politis. Kedua pimpinan itu adalah Chandra M Chandra dan Bibit Samad Rianto.
"Ada yang tidak senang dengan KPK kemudian menggunakan wajah pemerintah untuk menghajar KPK," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, Rabu 18 September 2009.
Zainal mendesak agar pimpinan KPK yang tersisa tidak mengundurkan diri. "Pemberantasan korupsi harus berjalan seperti biasa," tegasnya.
Dalam wawancara dengan VIVAnews, Wakil Ketua KPK bidang penindakan KPK Bibit Samad menyatakan kasus yang membelit dirinya dan Chandra sangat aneh. "Menurut polisi itu, kami dibilang memaksa Imigrasi untuk mencekal. Jadi KPK dibilang memaksa Imigrasi. Tetapi polisi mengatakan itu salah dengan berpedoman pada pasal 23 Undang-undang KPK junto pasal 421 KUHP. Rupanya polisi menggunakan ahli hukum juga ya."
Bibit juga menilai tujuan pemeriksaan polisi itu hanya satu. "Tetapkan si Bibit dan Chandra sebagai tersangka, dan setelah itu kan akan turun surat nonaktif dari KPK dari Presien. Jadi, ada yang tak suka pada Bibit dan Chandra sebagai pemimpin KPK."
• VIVAnews
0 komentar:
Post a Comment