Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Agung Laksono Bertentangan soal Langkah Golkar

JAKARTA LIFE'S STYLE. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla berbeda pandangan dengan wakilnya soal posisi partai dalam pemerintahan mendatang. Menurut informasi yang didapat Tempo, Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Golkar, menginginkan Golkar berkoalisi dengan pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Sementara itu, Kalla mengaku belum bisa menentukan posisi tersebut. Menurut dia, sampai 20 Oktober, Golkar adalah partai pemerintah.

"Setelah itu, posisi Golkar ditentukan pengurus baru. Saya tidak bisa menentukan oposisi atau tidak," kata Kalla seusai rapat pengurus harian Golkar, yang berlangsung tertutup, semalam. Rapat berlangsung di Posko Slipi 2 di Jalan Ki Mangunsarkoro 2, Jakarta. "Saya tidak bisa menyarankan karena dalam sistem Golkar tidak ada saran. Yang ada, keputusan. Itu urusan pengurus baru," Kalla menambahkan.

Rapat harian yang dipimpin Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla tadi malam dihadiri 28 dari 35 pengurus harian pengurus pusat Golkar. Selain Agung, tampak hadir Ketua Dewan Pengurus Pusat Golkar Theo L. Sambuaga, Wakil Bendahara Golkar Paskah Suzetta, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sumarsono, dan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Rully Chairul Azwar.

Hingga berita ini diturunkan, Agung belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, salah satu ajudannya menyatakan Agung sudah beristirahat di kamar dan tidak bisa diganggu.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup sekitar tiga jam itu juga disepakati beberapa hal. Antara lain, setelah rapat pengurus harian, mereka akan menggelar rapat pleno besok.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Rully Chairul Azwar, pengurus partai juga sepakat akan menggelar rapat konsultasi antara pengurus pusat dan daerah pada 20 Juli mendatang. "Rapat konsultasi akan dilanjutkan dengan rapimnas," kata Rully melalui pesan singkat kepada Tempo semalam.

Rapat pimpinan nasional yang mengagendakan musyawarah nasional itu, Rully melanjutkan, akan digelar pada 11 Agustus mendatang. Rapat akan melibatkan pengurus daerah tingkat provinsi. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan musyawarah nasional akan digelar. "Nanti diagendakan dalam rapimnas," ujar Rully. Namun, menurut Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso, "Kemungkinan besar munas akan digelar sebelum 1 Oktober."

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai Golkar saat ini tengah berada dalam kebimbangan menyusul kekalahan Kalla dalam pemilihan presiden yang lalu. "Saya pikir Golkar sedang bingung, mengambil posisi sebagai oposisi atau kembali masuk ke pemerintahan," kata Arbi saat dihubungi, Ahad lalu.

Meski demikian, Arbi menilai sudah seharusnya Golkar mengambil posisi sebagai oposisi dan tidak berada dalam kekuasaan. Pilihan itu diambil sebagai konsekuensi kekalahan mereka dalam pemilihan presiden. "Kekuasaan itu milik yang menang," kata Arbi. "Fungsi pemilu jangan dikhianati."

Iklan Kerja Online

CHOICES YOUR DREAMS, WANTS AND NEEDS

www.video2be.com