Hari Minggu (24/5) mendatang, menurut rencana, pasangan calon presiden-wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) akan dideklarasikan di kawasan tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang, Bekasi.
Untuk acara itu, Koordinator acara Arya Bima mengatakan akan mengundang semua partai peserta pemilu 2009. "Kami secara resmi akan mengundang segenap pimpinan partai, bukan hanya pengusung pasangan capres Megawati-Prabowo," kata Arya Bima di sela-sela rapat di kantor Badan Pemenangan Presiden Megawati-Prabowo di Jalan Teuku Cik Di Tiro 27, Jakarta, Rabu (20/5).
Saat ditanya mengenai Partai Demokrat, Arya mengatakan ada kemungkinan untuk diundang. "Soal hadir atau tidak, itu tergantung mereka, namun yang terpenting adalah proses demokrasi," kata Arya.
Menurut rencana, tim pemenangan Mega-Pro akan mengundang pula duta besar serta organisasi masyarakat yang menaungi profesi seperti serikat buruh dan serikat pekerja. "Untuk peserta umum kita terbatas kapasitas di lokasi," ujar Arya.
Menurut dia, lokasi diadakannya deklarasi tersebut mampu menampung massa yang berjumlah 10.000 orang. Tujuan acara ini, kata Arya, ingin menunjukkan bahwa rakyat yang menginginkan dan menyebut sendiri presidennya Megawati dan wakilnya Prabowo.
Bukan mencuri start kampanye
Mengenai acara deklarasi, Arya Bima menyatakan akan dikemas dalam deklarasi oleh rakyat sebagai bentuk dukungan untuk Megawati menjadi presiden. "Rakyat sendiri yang akan mendeklarasikan siapa pemimpinnya," katanya.
Dalam acara tersebut, katanya, pemulung, petani, nelayan, buruh, pedagang asongan, tenaga kerja wanita (TKW) sebagai deklarator capres dan cawapres Megawati-Prabowo. Tujuannya, ingin menunjukkan bahwa rakyat yang menginginkan dan menyebut sendiri presidennya Mega dan wakilnya Prabowo.
"PDIP dan Gerindra sebagai pengusung calon, sudah menyepakati format acara tersebut," kata Arya Bima.
Apakah itu bukan bentuk kampanye? Arya menolak jika acara itu dikatakan mencuri start kampanye. "Masalah curi start kampanye merupakan hal yang umum, kami akan lihat aturan dan ketentuan KPU mengenai hal itu," katanya.
0 komentar:
Post a Comment