Produk Hukum Masih Menimbulkan Ketidakpastian

Seminar ilmiah yang mengangkat tema tentang Konsistensi Pelaksanaan Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Revitalisasi Karakter Bangsa di Indonesia diharapkan mampu memberikan pencerahan sekaligus pemahaman tentang bagaimana system konstitusi kita dilaksanakan selama ini. Secara khusus dalam system politik dan tata kelola pemerintahan.

Hukum di Negara ini banyak melahirkan perundangan, namun belum berfungsi sebagai aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan menimbulkan ketidakpastian dalam upaya penegakan hukum.

Bahkan, tumpang tindih kerap terjadi. Yang menyulitkan dalam pelaksanaannya. Yang akhirnya mengganggu sector investasi, perdagangan, pertahanan, otonomi daerah, maupun korupsi. Pihak yang dirugikan akhirnya melakukan pengujian produk ke MK.

Tujuannya adalah untuk memastikan agar produk tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional serta melanggar hak-hak konstitusional warga Negara.

Bangsa ini melaksanakan reformasi sejak 14 tahun lalu, tetapi upaya penegakan hukum kita masih sangat jauh dari harapan. Sering terjadi sebuah keputusan yang diduga telah berkonspirasi dalam kepentingan tertentu.

Contohnya pelaksanaan pemilukada yang seharusnya secara subtantuf sangat baikbagi proses demokrasi. Ternyata malah mebuat rakyat menjadi sekedar individu-individu yang egois dan fragmatis. Konflik antar pendukung, protes terhadap lembaga penyelenggara, maraknya praktek money politics, menguatnya isu-isu sektaruanisme dan lokal-etnisentrisme. Merupakan contoh kegagalan demokrasi lewat pemilukada.

Proses tersebut menghegemoni masyarakat kita, terpaksa mengikuti system yang ada. Jati diri sebagai manusia Pancasila yang religious, humanistic, cinta persatuan lesatuan serta demokratis dan adil, menurun dan mengakibatkan hilangnya karakter bangsa.

Reformasi hukum diyakini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan di Indonesia untuk keluar dari carut marutnya kondisi hukumnya. Jika dibeiarkan akan semakin menggerus jati diri dan martabat bangsa. Juga pentingnya dilakukan upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.(afr

Tribunnews