Fraksi Demokrat berdiri menolak hak angket--ANTARA
"Pihak yang paling bertanggung jawab tehadap penyelenggaraan pemilu adalah KPU, bukan pada pemerintah. Jadi, jelas hak angket ini keliru alamat," ungkap Anas kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (27/5).
Ia menegaskan, penggunaan hak angket soal DPT ini tidak akan merusak koalisi karena memang salah sasaran. "Hak angket ini tidak juga akan mempengaruhi arah koalisi ke depan. Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," katanya.
Terkait sikap fraksi Partai Golkar yang juga mendukung usulan hak angket DPT, Anas mengatakan, kejadian seperti ini bukanlah hal yang pertama. Sejarah perbedaan sikap fraksi Partai Golkar dengan pemerintah, menurut Anas, sudah panjang.
"Jadi, tidak mengagetkan. Kita serahkan kepada pendapat publik saja. Tetapi, (sikap Golkar) juga tetap kurang elok," tandasnya.
0 komentar:
Post a Comment